Skip to content

Inilah 9 Bentuk Pemerintahan Di Dunia Yang Wajib Kamu Ketahui

Setiap negara memiliki karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang berbeda, Hal ini yang membuat berbagai negara diklasifikasikan berdasarkan bentuk pemerintahannya. Cara ini memungkinkan masyarakat dari negara lain untuk memahami perbedaan-perbedaan tersebut.

Bentuk negara merupakan sistem pemerintahan sebuah negara, yang disesuaikan dengan tujuannya, menunjukkan variasi yang signifikan di antara negara-negara di dunia.

Meskipun beberapa nama negara mungkin sudah familiar bagi sebagian besar orang, tidak semua orang mengetahui berbagai bentuk pemerintahan yang ada di dunia. Mading EDOO telah merangkum penjelasannya untuk EDOOers yang penasaran dan ingin mengetahuinya.

Yuk, Simak penjelasannya berikut ini:

  1. Monarki

Monarki, yang juga dikenal sebagai kerajaan, merupakan salah satu bentuk pemerintahan tertua yang ada di dunia. Dalam sistem ini, seorang raja, kaisar, syah, atau ratu memegang tampuk kekuasaan, yang diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan seumur hidup. Negara-negara yang masih mempertahankan bentuk monarki ini antara lain Inggris, Belanda, Jepang, dan Brunei Darussalam.

Monarki di klasifikasikan menjadi:

  • Monarki Mutlak (Absolut): Penguasa memiliki kekuasaan tak terbatas, memegang kendali penuh atas pemerintahan dan rakyatnya.
  • Monarki Konstitusional: Kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar, menjadikan peran sang raja lebih simbolis dan terikat oleh aturan hukum.
  • Monarki Parlementer: Jenis monarki ini melibatkan parlemen (seperti DPR) di mana para menteri, baik secara individual maupun kolektif, bertanggung jawab kepada parlemen, menyeimbangkan kekuasaan antara raja dan institusi pemerintahan lainnya.
  1. Tirani

Tirani adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan satu individu yang memegang kendali absolut atas setiap keputusan. Mirip dengan monarki, tirani juga dipimpin oleh seorang penguasa tunggal. Namun, berbeda dengan monarki yang diwariskan secara turun-temurun, kekuasaan dalam tirani tidak ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh dominasi dan kendali pribadi.

Meskipun sekilas tampak serupa, ada perbedaan mendasar antara tirani dan monarki. Monarki sering kali didasarkan pada tradisi, simbolisme budaya, dan sejarah panjang keluarga kerajaan yang mengakar dalam masyarakat. Sebaliknya, tirani lebih berfokus pada kekuasaan individu, sering kali tanpa mempedulikan legitimasi budaya atau tradisi.

 

Contoh nyata dari pemerintahan tirani adalah Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin di Uni Soviet. Keduanya memerintah dengan tangan besi, mengabaikan hak asasi manusia, dan menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan dampak buruk yang mereka timbulkan bagi masyarakat luas.

  1. Aristokrasi

Istilah Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani “aristokratia,” yang berarti “memerintah oleh yang terbaik.” Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan berada di tangan sekelompok kecil individu dari kelas istimewa yang dikenal sebagai bangsawan.

Berbeda dengan Monarki dan Tirani, di mana kekuasaan negara dipegang oleh satu orang, Aristokrasi melibatkan beberapa orang yang memegang kendali atas keputusan penting. Bentuk pemerintahan ini pernah memainkan peran penting dalam sejarah negara-negara besar seperti Inggris, Rusia, dan Prancis pada abad ke-18.

  1. Oligarki

Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil individu yang menggunakan kekuasaan mereka untuk memenuhi kepentingan pribadi. Struktur pemerintahan ini telah ada selama ribuan tahun, dengan jejaknya dimulai sekitar 600 Sebelum Masehi di Sparta dan Athena. Pada masa itu, kelompok elit dari kalangan bangsawan terdidik memimpin dan menjadikan oligarki sebagai sistem pemerintahan yang dominan.

Menurut filsuf Yunani Aristoteles, oligarki adalah kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang dan ia menganggapnya sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang buruk. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan oligarki yang bersifat elitis, eksklusif, dan sering kali hanya memperhatikan kepentingan kaum kaya, tanpa peduli terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Seperti aristokrasi, oligarki juga melibatkan beberapa orang dalam memegang kekuasaan negara. Namun, perbedaan utamanya terletak pada kualifikasi kepemimpinan; dalam oligarki, kekuasaan didasarkan pada kekayaan, koneksi keluarga, atau kekuatan militer.

Contoh nyata dari pemerintahan oligarki adalah Afrika Selatan, sebelum Nelson Mandela terpilih menjadi presiden pada tahun 1994, yang akhirnya mengakhiri era tersebut.

  1. Demokrasi.

Salah satu ungkapan paling terkenal tentang demokrasi diungkapkan oleh Abraham Lincoln, yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Demokrasi, atau kerakyatan, adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting dibuat berdasarkan kesepakatan mayoritas yang diperoleh secara bebas dari masyarakat dewasa, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Dalam sistem demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui wakil-wakil terpilih dalam perumusan, pengembangan, dan penerapan hukum.

Demokrasi bukan hanya sekadar sistem pemerintahan; ia mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan kebebasan politik dapat dipraktikkan secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, dilengkapi dengan prosedur dan praktik yang mendukungnya.

Di balik semua itu, demokrasi membawa makna mendalam tentang penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Landasannya mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, inklusivitas, dan kebebasan politik. Demokrasi juga menekankan hak kewarganegaraan, persetujuan dari yang diperintah, hak suara, serta kebebasan dari perampasan hak hidup, kebebasan, dan perlindungan kaum minoritas dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

  1. Teknokrasi

Kekuasaan dalam suatu negara tidak hanya dimiliki oleh politisi, seorang pakar teknis juga memiliki peluang untuk mengambil keputusan penting dalam pemerintahan. Teknokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana pejabat atau pembuat kebijakan, yang dikenal sebagai teknokrat, dipilih berdasarkan keterampilan teknis dan keahlian mereka dalam bidang tertentu.

Para teknokrat ini sering kali merupakan insinyur, ilmuwan, atau profesional kesehatan yang memiliki pemahaman mendalam tentang sektor-sektor tersebut. Individu yang menduduki posisi dalam pemerintahan teknokratis diakui karena kemampuan mereka untuk menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan bukti empiris.

Contoh klasik dari seorang teknokrat adalah bankir sentral yang merupakan ekonom terlatih, yang mematuhi serangkaian aturan dan prinsip yang didasarkan pada analisis data dan kebijakan yang terbukti.

Dalam teknokrasi, keputusan yang diambil tidak semata-mata berdasarkan politik, tetapi lebih kepada keahlian dan pengetahuan yang relevan dengan masalah yang dihadapi, menjadikan teknokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang berfokus pada efisiensi dan kompetensi.

  1. Timokrasi

Timokrasi berasal dari bahasa Yunani, menggabungkan kata “time” yang berarti penghargaan, kehormatan, martabat, atau pujaan, dan “kratein,” yang berarti memerintah atau mengatur. Dalam sistem pemerintahan timokrasi, prinsip dasar yang dijadikan landasan adalah penghargaan dan cinta akan kehormatan, kemuliaan, serta martabat.

Pemimpin dipilih berdasarkan rasa kehormatan dan kelayakan mereka, menjadikan mereka sebagai individu yang dihormati dan memiliki reputasi tinggi. Timokrasi berbeda dari bentuk pemerintahan lain seperti monarki, aristokrasi, tirani, dan oligarki yang mengutamakan kekuasaan berdasarkan kelas sosial, keturunan, atau hak istimewa.

Sebaliknya, timokrasi mengutamakan pemimpin yang dipilih karena nilai-nilai pribadi mereka dan kontribusi mereka kepada masyarakat.

  1. Kleptokrasi

Istilah “kleptokrasi” berasal dari bahasa Yunani Kuno, menggabungkan kata “klepto” yang berarti “pencurian,” dan “cracy” yang berarti “pemerintahan,” sehingga secara harfiah berarti “pemerintahan oleh pencuri.”

Dalam sistem pemerintahan kleptokrasi, para pemimpin yang dikenal sebagai kleptokrat memanfaatkan posisi mereka untuk mengumpulkan kekayaan pribadi dengan cara mencuri uang dan sumber daya berharga dari negara yang mereka pimpin.

Berbeda dengan plutokrasi, di mana pemerintahan dikuasai oleh orang kaya, kleptokrasi melibatkan pemimpin yang sudah memegang kekuasaan dan kemudian memperkaya diri mereka sendiri dengan mengakses dan menyalahgunakan kekayaan negara.

Beberapa contoh nyata dari kleptokrasi adalah Kongo di bawah pemerintahan Joseph Mobutu, Haiti di bawah “Baby Doc” Duvalier, Nikaragua di bawah Anastasio Somoza, Filipina di bawah Ferdinand Marcos, dan Nigeria di bawah Sani Abacha. Di bawah rezim-rezim ini, kekayaan negara sering kali dikelola secara tidak etis untuk kepentingan pribadi para pemimpin.

  1. Oklokrasi

“Oklokrasi” berasal dari bahasa Yunani, menggabungkan kata “ochlos” yang berarti massa atau kerumunan, dan “kratos” yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, oklokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh massa atau dominasi melalui intimidasi terhadap otoritas yang sah.

Oklokrasi muncul dalam situasi di mana negara berada dalam keadaan anarki dengan pemerintahan yang tidak sah atau legal. Dalam kondisi ini, kelompok tertentu sering kali menggunakan kekuatan militer atau senjata besar yang menguasai dan menakut-nakuti warga lainnya.

Sebagai contoh historis, pada tahun 1930-an, Amerika Serikat hampir terjebak dalam bentuk oklokrasi ketika keluarga mafia secara ilegal dan inkonstitusional mengendalikan berbagai aspek kehidupan di negara tersebut. Dalam situasi ini, kekuatan mereka menyebabkan ketidakstabilan dan melemahkan struktur pemerintahan yang sah.

Nah, demikianlah EDOOers pemjelasan tentang 9 Bentuk Pemerintahan yang ada di Dunia. By the way, Berbagai buku, audio, video yang membahas Pelajaran Sekolah bisa diperoleh di EDOO. Silakan akses dan Nikmati berbagai macam koleksi buku yang tersedia.

Salam Literasi untuk Edukasi!

by : Ma’ruf Munir